MAKASSAR | SWUARAINDONESIA.COM – Pemerintah Kota Makassar bersama-sama dengan pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Makassar untuk menertibkan 24 aset pemerintah bermasalah khususnya aset yang diserobot oleh pihak swasta.
Appi sapaan akrap Wali Kota Makassar, mengatakan, percepatan penyelamatan aset Pemkot yang bermasalah seperti sekolah yang menjadi prioritas karena dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
“Kami mengajak ketemu BPM karena ada persiapan krusial yang harus kami selesaikan. diantaranya tanah sekolah rakyat yang harus dipastikan dulu status asetnya,” ungkpanya.
Wali Kota Makassar mengatakan saat ini, Pemkot Makassar terus menggenjot penertiban aset daerah yang masih bermasalah sampai saat ini oleh karena persoalan aset menjadi pekerjaan krusial yang harus kita dituntaskan.
Appi mengaku jika pertemuan dengan BPN tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengawal penyelamatan aset Pemkot Makassar.
“Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan anggaran pokok 2026, di mana ada beberapa pembahasan yang menyangkut lahan aset,” unkapnya.
Dijelaskan bahwa sejumlah aset pendidikan menjadi sasaran klaim oleh pihak-pihak tertentu hingga sering menimbulkan gangguan di lapangan, bahkan tidak jarang muncul plang pengakuan secara tiba-tiba.
“Kadang-kadang kami memikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara, dan ini harus segera kita koordinasikan, kita yertibkan jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan,” ungkapnya
Appi mengatakan selain aset sekolah, ia juga menyinggung adanya beberapa aset Pemkot Makassar yang masuk dalam sengketa atas klaim ahli waris, diantaranya aset yang terletak di kawasan Gatot Subroto yang telah mendekati tenggat waktu penyelesaian.
“Ada aset yang sudah masuk sidang, bahkan ada sertipikat ahli waris yang bertabrakan dengan milik Pemkot, kami berharap BPN bisa membantu percepatan verifikasi, sehingga prosedur hukum bisa berjalan dengan baik. ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Makassar Adri Virly Rachman menyampaikan dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menata dan menyelamatkan aset-aset daerah yang selama ini sering bersoal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia mengatakan BPN hadir bukan hanya sebagai mitra administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan kepastian hukum terhadap setiap aset milik Pemerintah Kota Makassar.
“Yang pasti kita tetap berkomitmen, kita dukung penertiban aset yang bermasalah. Kita harus pertahankan, tentunya dalam koridor hukum. Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tanpa ego sektoral, pada intinya adalah kita kolaboratif dengan Pemkot,” ungkapnya.***
