TAKALAR | SWUARAINDONESIA.COM – Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa program yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) berpihak kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Firdaus untuk menjawab tudingan program APBD perubahan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Secara garis besar saya dapat sampaikan bahwa keberpihakan kepada masyarakat sangat penting dan ini menjadi skala prioritas bagi kami,” ungkap Firdaus Daeng Manye.
Firdaus Daeng Manye mengungkap ada 2 program utama yang berpihak ke masyarakat, yakni pengalokasian anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk BPJS Kesehatan dan sekitar Rp 1 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, iuran sebesar Rp10 miliar itu ditanggung APBD perubahan. jelasnya
“Caba bayangkan ada kurang lebih sekitar 74.000 masyarakat kita, kalau datang ke RS harus kita berikan layanan dalam bentuk pembayaran BPJS, dan ini adalah masyarakat kita yang harus kita bantu sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap masyarakat kita,” katanya.
Firdaus Daeng Manye mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar itu menyerap porsi anggaran perubahan sebesar 47%. Firdaus pun menegaskan keberpihakan pemerintah.
“Ini menggambarkan kita memperhatikan masyarakat kita,” katanya.
Sejumlah 18% Anggaran Perubahan untuk Infrastruktur
Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa pihaknya juga mengalokasikan 18% anggaran perubahan untuk pembangunan infrastruktur. dan sektor ini turut menjadi perhatian pihaknya.
“Pembangunan infrastruktur porsinya adalah 18%, memang ini sangat terbatas sekali ya tapi ini top nomor dua infrastruktur. Dimana-mana saat kita jalan saat ini kita paham ya. Jalannya rusak lampu nggak ada. Mau ke Tana Keke saja misalnya, kami sulit tidak bisa setiap saat karena mesti sewa jolloro,” ungkapnya.
Firdaus Daeng Manye mengatakan bahwa 35% anggaran perubahan disisihkan untuk berbagai hal, termasuk pelayanan masyarakat. Menurutnya, alokasi tersebut sudah dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kondisi Takalar saat ini.
