JAKARTA | SWUARAINDONESIA.COM – Perseteruan di tubuh PPP resmi berakhir, dua kubuh sepakat damai atau islah, kubuh Mardiono dan kubuh Agus Suparmanto.
Dalam perdamaian PPP atau setelah islah, Mardiono tetap sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP sebagaimana hasil Muktamar X yang digelar akhir September 2025.
Lalu, bagaimana dengan Agus Suparmanto yang sebelumnya juga diklaim terpilih secara aklamasi menjadi Ketum PPP di Mukatamar X?
Menteri Hukum Supratman menyampaikan, bahwa Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP. Hal itu sebagaimana surat keputusan yang telah ditandatanganinya.
“Hari ini, saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP. Kemudian, Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin 6/10/25.
Berikut susunan pimpinan PPP saat ini sebagaimana diungkapkan Menkum:
Ketua Umum: Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin Maimoen alias Gus Yassin
Bendahara Umum: Imam Fauzan Amir Uskara.
Supratman berharap, dengan diterbitkannya SK Kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kesejukan dalam keluarga besar PPP.
“Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” ungkapnya
Supratman juga mendorong agar PPP segera melengkapi susunan kepengurusan PPP.
“PPP akan segera menyelenggarakan mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru. Soal waktu nanti kita serahkan sepenuhnya tetapi saya bermohon untuk bisa sesegera mungkin itu bisa dilakukan,” ucapnya.
Sah Kepengurusan PPP Kubu Mardiono, Mardiono Ketua Ummum , Taj Yasin Maimoen alias Gus Yassin Sekretaris Jenderal, Imam Fauzan Amir Uskara Bendahara Umum.
Supratman sebenarnya pernah mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono, dan menetapkan Imam Fauzan Amir Uskara Sekretaris Jendarl, namun setelah islah atau perdamaian telah ditempuh posisi Imam Fauzan Amir Uskara bergeser ke bendum PPP.
Surat Keputusan (SK) itu diteken Supratman pada Rabu, 1 Oktober 2025, pagi. Sedangkan pihak Mardiono mendaftarkan struktur kepengurusan PPP hasil Muktamar X pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Menurut Supratman, dia mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono karena tidak ada laporan keberatan dari pihak lain.
“Jam 10 pagi saya tanda tangan (SK). Tidak ada keberatan sama sekali. Kami tidak menerima surat satu lembar pun pengaduan dari pihak manapun atas pendaftaran yang dilakukan oleh Pak Mardiono. Enggak ada satu pun,” ucap Supratman di Graha Pengayoman
